ponflik 3

Rakyat Aceh Tolak Politikus Busuk

Sabtu, 10 Desember 2011

BANDA ACEH - Solidaritas Anti Korupsi Aceh (SAKA) meminta agar masyarakat menolak politisi busuk yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) agar provinsi itu bebas dari pelaku korupsi.

"Salah satu penunjang terjadinya korupsi di Aceh adalah adanya politisi busuk, mereka hanya berkepentingan mengambil uang rakyat atas nama kesejahteraan," kata Askhalani, salah seorang peserta aksi dalam acara memperingati "Hari Anti Korupsi Se-dunia" di Banda Aceh, Jumat (9/12).

Menurut dia, bila politisi busuk ini lolos dikhawatirkan nanti akan menggerogoti uang rakyat. Karena itu, rakyat Aceh harus jeli melihat kandidat seperti itu. "Gara-gara politisi busuk beredar di Aceh, kini provinsi paling ujung Sumatera sudah masuk dalam kategori "merah" dugaan terjadinya korupsi," ucap Askhlani yang juga Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh ini.

Untuk itu, tutur dia, momen hari anti korupsi ini harus dijadikan sebagai ajang kampanye untuk menolak politisi busuk yang ingin menjadi pemimpin di bumi "Serambi Mekkah" ini. (Ant)

SBY Hadiri Munas APPSI SEMARANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia (APPSI) di Semarang, Jumat (9/12).

Dalam munas yang berlangsung mulai 8 Desember hingga 10 Desember 2011 tersebut, Presiden akan menyampaikan pengarahan kepada 33 gubernur dari seluruh Indonesia yang hadir.

Sebelumnya, saat rapat terbatas di Kantor Presiden pekan lalu tentang persiapan Munas APPSI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar semua program pembangunan di daerah dapat terhubungkan atau terkoneksi dengan program pembangunan di pusat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ia mengatakan keterhubungan antara program pembangunan di daerah dengan pusat bisa dibahas dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). (Pudyo S)

Pasangan Zachri Tetap Pedomani KPU SENTANI - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Papua, Zadrak Wamebu dan Chris Tokoro (Zachri), menyatakan tetap berpedoman kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait pelaksanaan pemilu kepada daerah di daerah ini.

"Hal ini terkait dengan adanya tarik ulur antara KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang proses pelaksanaan pilkada," kata Zadrak Wamebu didampingi Chris Tokor, di Sentani, kemarin.

DPRD menginginkan pemilihan bupati dan wakil bupati 2011-2016 ditunda, sementara KPU tetap jalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. "Kapan pun pilkada dilaksanakan kami siap. Kami juga tetap berpatokan pada jadwal KPU, tidak terpengaruh dengan apa yang sedang dilakukan pansus pilkada," kata Zadrak. Sementara Plt Ketua Partai Golkar Kabupaten Jayapura Frits Yom, di tempat yang sama juga menuturkan bahwa Partai Golkar Jayapura siap mendukung, memenangkan serta menyukseskan pilkada di Jayapura dengan mendukung pasangan Zachri.

Kader PAN Desak Hatta Maju Capres

Senin, 5 Desember 2011

MEGELANG- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Tjatur Sapto Edy menegaskan kader dari berbagai daerah mendesak dewan pimpinan pusat agar Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. "Pada Rakernas 9-11 Desember 2011, DPD juga akan menyatakan sikap bahwa pak Hatta harus maju menjadi Capres 2014," katanya usai menghadiri acara pelantikan pengurus DPD PAN Kabupaten Magelang periode 2010-2015 di Magelang, Minggu (4/12).

Ia menilai, Hatta Rajasa sudah layak menjadi orang nomor satu di Indonesia, apalagi menurut survei yang dilakukan Jaringan Survei Indonesia (JSI), popularitas Hatta berada di urutan dua atau tiga secara nasional."Seluruh keputusan politik di Indonesia, pak Hatta tahu semuanya," kata politisi asal Magelang itu.

Pengalaman yang dimiliki Hatta Rajasa, katanya, sudah banyak, pernah menjadi menteri empat kali. "Bekal pengalaman itu mampu untuk menjadi orang nomor satu," katanya. Ia mengatakan, persiapan untuk pencalonan tersebut harus dimulai sejak sekarang dengan memperbesar partai. "Dari partai menengah ke partai yang lebih besar, maka kader harus berjuang keras," katanya. (Ant)

Pilkada Ulang Buton Diprediksi Mundur KENDARI - Pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), sulit dilaksanakan pada 25 Januari 2012, sesuai kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penjabat Bupati bersama Pimpinan DPRD setempat.

"Kita bersama KPU dan pimpinan DPRD, memang sudah membuat kesepakatan, menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Buton 25 Januari 2012. Namun kesepakatan itu sulit dilaksanakan karena proses tahapan tahapan verifikasi faktual berkas administrasi pasangan calon bupati - wakil bupati, tidak mungkin bisa dilaksanakan hanya dalam waktu 55 hari," kata penjabat Bupati Buton, Nasruan melalui telepon dari Buton, Minggu.

Menurut dia, kesepakatan menyelenggarakan PSU pada 25 Januari 2012 tersebut diambil karena keinginan anggota KPU Buton yang terlalu bersemangat ingin menyelenggarakan PSU secepatnya.

Padahal kata dia, jadwal pilkada yang telah ditetapkan pada 17 Oktober 2011, jelas-jelas melanggar ketentuan undang-undang, yakni ditetapkan sebelum dana APBD Perubahan 2011 disahkan oleh DPRD Buton dan pihak eksekutif.