konflik

AKARTA– Kondisi politik pada 2012 diprediksi semakin memanas. Konflik politik dan hukum masih akan terjadi di berbagai lokasi.


Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tahun depan hampir tidak ada celah bagi terciptanya situasi politik yang kondusif. Imbas politiksanderayangditerapkan Presiden SBY sejak 2009 diprediksi akan terus mewarnai perpolitikan dan dunia hukum di Tanah Air hingga 2014.

“Imbas politik hukum 2009 hingga 2014. Tetap akan ada tarik-menarik kepentingan elite, dan dari tahun ke tahun akan terus meningkat karena dibumbui pertarungan kepentingan politik,”kata Burhanuddin saat diskusi “Meneropong Kondisi Politik Hukum 2012” di Kantor Indonesia Political Institute (IPI), Jakarta, kemarin. Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Wahyuni Refi dan Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin.

Menurut Burhanuddin, ada beberapa faktor yang membuat kondisi politik hukum bakal semakin tegang. Pertama, kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mendisiplinkan koalisi pendukung pemerintah. Karakternya yang tidak tegas menyebabkan semua partai koalisi bermanuver sesuai kepentingan politiknya. “Pak SBY memang punya kekuatan enam parpol di koalisi. Tetapi secara riil hanya Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN. Dua anggota koalisi lain yakni Partai Golkar dan PKS tetap tidak bisa dikendalikan,” ungkapnya. Kedua,dari sisi hukum,Presiden SBY tidak memosisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi.

Dinamika hukum yang terkesan saling sandera tetap dibiarkan, bahkan SBY terkesan lari dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara. “Kita bisa melihat secara nyata bahwa Pak SBY tersandera kasus Bank Century, lalu Golkar dengan kasus Lapindo, PDIP dengan kasus BLBI,serta PAN dengan kasus hibah kereta dan mafia anggaran Wa Ode Nurhayati.Semua partai punya kelemahan, tapi juga memegang kartu truf,”ungkapnya. Kondisi itu, lanjut dia,akan semakin dipanaskan perebutan kepentingan dalam segala kebijakan dan pemilihan pospos strategis yang hampir semuanya melibatkan elite parpol.

Sekarang ini semua posisi ditentukan oleh kekuatan politik sehingga sangat sulit untuk mengharapkan penegakan hukum secara tuntas. Dalam situasi seperti ini, yang masih bisa diharapkan adalah dorongan dari civil society. Hal itu penting untuk menjaga kualitas keputusankeputusan politik yang semuanya melibatkan parpol. Sementara itu, Wasekjen DPP PAN Wahyuni Refi mengatakan, memang susah untuk mencari alasan bahwa ke depan politik hukum akan kondusif. Tetapi kalau dicermati, politik dan hukum seharusnya menjadi hal yang terpisah.

“Tetapi kenyataannya memang sekarang ini bias karena sering ada keterkaitan antara politik dan hukum.Sering juga ada intervensi. Akhirnya hukum tidak untuk mendatangkan keadilan,”ungkapnya. Menurut dia, munculnya kegaduhan politik dan hukum bisa disimpulkan karena tidak ada supremasi hukum.Kenapa supremasi hukum susah ditegakkan? “Karena ada keterlibatan elite politik. Jadi benar bahwa yang terjadi saling menyandera,” ungkap Wahyuni.

Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, kondisi hukum ke depan bisa dikaitkan dengan siapa yang ada di pos hukum.Dalam hal ini, siapa yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), siapa yang menjadi Kapolri dan Jaksa Agung, serta siapa yang memimpin Mahkamah Agung menjadi sangat menentukan. Namun, itu pun masih bergantung political willPresiden. Mengacu pada kasus-kasus besar itu, kata Azis, sangat mungkin yang akan menjadi tersangka bertambah banyak jika hukum benar-benar ditegakkan.

Dengan begitu, kegaduhan politik dan hukum juga dipastikan akan semakin memanas.“ Itu kasus kan sudah ke mana-mana. Lalu bagaimana ke depan? Semua bergantung aparat hukum,”ungkapnya. Di tempat terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis menyatakan, sepanjang 2011 ini negara justru seringkali memberi contoh pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Laporan Hukum dan HAM 2011 LBH Jakarta mencatat setidaknya tiga kasus yang menunjukkan ada pembangkangan negara terhadap putusan- putusan hukum.

“Sepanjang tahun ini ada state disobedience, yaitu kasus GKI Yasmin, susu berbakteri, dan putusan tentang ujian nasional,”ujarnya. Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan,pelanggaran HAM sering terlihat untuk melindungi kepentingan bisnis seperti kasus sengketa lahan di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.

KONFLIK PARTAI Pengamat: Ancaman Ruhut Mundur Hanya Gertak dan Cari Posisi Rabu, 21 Desember 2011 JAKARTA (Suara Karya): Pengamat politik Universitas Indonesia Iberamsjah menilai ancaman mundur kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul dari partai Demokrat hanya sebatas 'gertak sambal' dan mencari posisi yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Diyakini ancama ini tidak akan menjadi perhatian para elite di Partai Demokrat. "Ini hanya gertak saja, semua orang sudah mengetahui sifat Ruhut, dia juga kan hanya pendatang di Demokrat,"katanya kepada Suara Karya, kemarin. Menurutnya, Ruhut hanya memanfaatkan situasi krisis di internal partai Demokrat yang saat ini tengah dalam masalah internal yang cukup berat atas berbagai kasus yang menimpa para kadernya. "Demokrat saat ini dalam posisi labil, sehingga diharapkan akan mudah di gertak seperti ini," ujarnya. Meski demikian, Iberamsjah meyakini Ruhut tidak akan berani untuk keluar dari Demokrat yang saat ini telah membuatnya nyaman mendapatkan posisi sebagai anggota dewan. "Jika mundur pastinya, jabatan dewan harus ditinggalkan. Lalu dia mau kemana lagi," tanya Iberamsjah. Alasan mundur Ruhut pun dibantah oleh para elite di Demokrat, sejumlah kalangan elite pun mengatakan bahwa jika ini dilakukan maka akan merugikan diri Ruhut. Menanggapi hal ini, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, yakin bahwa ancaman Ruhut Sitompul untuk keluar dari Demokrat tidak sungguh-sungguh. Menurutnya, Ruhut terlalu tangguh untuk keluar dari Demokrat. "Saya tidak percaya itu pernyataan sungguhan," kata Mubarok, Selasa 20 Desember 2011. Ia berpendapat, pernyataan macam itu wajar saja bila keluar dari Ruhut yang notabene merupakan sosok kontroversial. "Kami sudah paham, sehingga biasa-biasa saja. Orangnya (Ruhut) siap dikritik dan dicaci-maki. Saya nggak percaya (Ruhut akan keluar). Dia itu orangnya tangguh," ujar Mubarok. Anggota Dewan Kehormatan PD, Jero Wacik mengungkapkan bahwa memang Ruhut pernah mendapat teguran dari Dewan Kehormatan berhubungan dengan kesantunan dalam berbicara. Namun, ditegaskannya bahwa , teguran itu tidak sampai berbuntut pada pemecatan. "Pernah. Dewan kehormatan kan menjaga tiga hal. Pertama, bersih. Kalau ada menyimpang dari bersih kita tegur baik-baik. Kedua cerdas, kalau tidak berbicara cerdas kita tegur. Ketiga santun, kalau ada kader Demokrat yang tidak bicara santun, kita ingatkan baik-baik," kata Jero. Dikesempatan ini, Jero juga menyangkal pengakuan Ruhut tentang adanya elite PD yang menekannya. Menteri ESDM ini menegaskan, internal PD baik-baik saja. Karena itu, Jero meminta agar Ruhut sebaiknya tidak keluar. Setiap kader, bagi partai berlambang Mercy itu dianggap penting. "Mau ke mana keluar, janganlah. Kalau kita, satu kepala saja dipertahankan buat nyontreng Demokrat, ini mau keluar," tegasnya. Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin pun beranggapan Ruhut tidak bermasalah di Demokrat."Saya anggap dia tidak ada persoalan, Yang nggak suka siapa. Kalau saya suka saja," ujarnya. Amir menilai Ruhut sebagai orang yang cukup aktif membela sebagai anggota komisi III DPR. Ia juga cukup aktif bersuara di sana. (Rully)