konflik 2

KERJA SAMA PARTAI
Golkar Tawarkan Penyelesaian
Konflik di Thailand Selatan

BERTEMU PM THAILAND - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjukkan cendera mata kepada Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra (kanan) di gedung parlemen, Bangkok, Thailand, Rabu (23/11). Dalam pertemuan itu Aburizal Bakrie didampingi sejumlah pengurus Partai Golkar, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga (ketiga dari kiri), Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (kiri), dan Dubes RI untuk Thailand Muhammad Hatta (kedua dari kiri). Aburizal Bakrie juga menyampaikan rasa dukacita atas bencana alam banjir di Thailand. (Suara Karya/Mohamad Guntur S)
Kamis, 24 November 2011

JAKARTA (Suara Karya): DPP Partai Golkar menawarkan upaya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie saat bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dalam kunjungan kerja ke gedung parlemen Thailand, Bangkok, Rabu (23/11).

Dalam kesempatan itu, Aburizal Bakrie didampingi beberapa pejabat teras DPP Partai Golkar, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga, Bendahara Umum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, Ketua DPP Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur, dan Ketua DPP Partai Golkar Iris Indiramurti.

Dalam pertemuan itu, Aburizal Bakrie mengatakan Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam penyelesaian konflik, seperti di Aceh, Papua, Poso, dan lainnya. Karena itu, jika diperlukan, Partai Golkar melalui Pemerintah Indonesia siap membantu atau sekadar berbagi pengalaman dengan Thailand.

"Bahkan, jika perlu, kerja sama dilakukan antara Partai Golkar dan Pheu Thai Party (Partai Rakyat Thailand, yang merupakan partai pendukung utama Yingluk Shinawatra)," ujar Aburizal Bakrie kepada wartawan usai bertemu Perdana Menteri Yingluk Shinawatra di gedung parlemen, Bangkok, Rabu (23/11).

Di tempat yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Muhammad Hatta, yang turut mendampingi Aburizal Bakrie dalam pertemuan itu, mengakui kunjungan delegasi Partai Golkar ke Thailand cukup membantu tugas-tugas kediplomatikan Indonesia. Jika Pemerintah Thailand meminta bantuan Indonesia untuk penyelesaian konflik Thailand Selatan, KBRI siap melakukannya.

Jalinan komunikasi antara salah satu partai politik (parpol) di Indonesia dan parpol di Thailand pun, katanya, pasti sangat berguna.

Lagi pula, Partai Golkar maupun Pheu Thai adalah sama-sama partai pendukung pemerintah berkuasa sekarang. Golkar merupakan partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan Pheu Thai Party adalah partai pendukung utama PM Yingluk.

Partai Golkar, menurut Hatta, merupakan parpol pertama Indonesia yang melakukan kunjungan dan menjalin komunikasi dengan parpol berkuasa di Thailand, juga dengan parlemen dan pemerintah Negeri Gajah Putih. "Ini pertama kali setelah enam puluh satu tahun hubungan Indonesia-Thailand," tuturnya.

Konflik di Thailand Selatan berakar pada keinginan masyarakat muslim di wilayah itu untuk mendapatkan hak mengatur tanah dan wilayah mereka sendiri. Sekitar 1.800 orang kehilangan nyawa selama waktu tiga tahun pertama konflik meletus. Kini jumlah itu telah mencapai sekitar 2.800. Wilayah selatan sebelumnya adalah wilayah otonomi Kesultanan Melayu, hingga masuk wilayah Thailand pada tahun 1902.

Sebelumnya, Partai Golkar juga menjajaki kerja sama dengan partai berkuasa di Thailand, Pheu Thai Party (Partai Rakyat Thailand). Kerja sama Golkar dengan partai pendukung utama Perdana Menteri Yingluck Shinawatra secara terperinci masih akan dibicarakan lebih lanjut. Tetapi, secara umum meliputi kerja sama penguatan kaderisasi masing-masing partai, seminar internasional tentang politik dan dunia usaha, dan lain-lain.

"Kami (Partai Golkar) menyadari keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi, sebagai alat menyerap aspirasi rakyat," kata Aburizal Bakrie.

Tindak lanjut dari pertemuan para pimpinan kedua partai itu nanti akan dibicarakan di Jakarta. Partai Golkar, menurut Aburizal Bakrie, telah secara lisan mengundang Pheu Thai Party datang ke Jakarta.

Selain membahas upaya kerja sama, Golkar dan Pheu Thai Party juga memaparkan profil masing-masing partai. Wakil Juru Bicara PTP, Thai Pithaya Pookaman, menjelaskan bahwa partainya yang dibentuk pada 2006 kini sudah menguasai separuh parlemen.

Sedangkan Aburizal Bakrie lebih menjelaskan posisi Partai Golkar sebagai salah satu partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan, meski merupakan anggota koalisi, Golkar tetap kritis terhadap pemerintah.

PTP merupakan partai politik negara asing keempat yang telah dikunjungi dan dijajaki kerja sama oleh Partai Golkar. Sebelumnya, Aburizal Bakrie dan sejumlah petinggi Partai Golkar mengunjungi Partai Komunis China, Partai UMNO di Malaysia, dan Partai Demokrat di Timor Leste.

SENGKETA PERBATASAN NEGARA
Megawati: SBY Tak Berani
Ngomong ke Malaysia

Kamis, 13 Oktober 2011

JAKARTA (Suara Karya): Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri marah besar dengan sikap diam pemerintah terkait kasus pencaplokan sejumlah wilayah Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Megawati pun mengkritik keras pemerintah yang tidak berani menanyakan langsung kepada Malaysia.

"Mbok ya punya harga diri. Jangan hanya sibuk membantah saja. Bilang nggak ada nyaplok. Tapi SBY ndak berani ngomong ke Malaysia," kata Megawati saat menyampaikan kuliah umum 'Pemikiran Pendiri Bangsa Edisi Soekarno' di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (12/10).

Mega juga menyindir SBY yang seolah-olah hanya pandai bicara karena hanya memberikan bantahan di dalam negeri. Sikap ini berbeda dengan yang ditunjukkan Soekarno yang berani berbicara lantang di Sidang PBB. "Kalau Bung Karno, masa mudanya saja berani menggugat pemerintah Belanda. Beliau juga berani berbicara soal Malaysia di PBB," kata Megawati lagi.

Terkait pemberitaan di beberapa media massa pada tanggal 8 Oktober 2011 mengenai permasalahan perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang masih dalam proses perundingan, Kementerian Pertahanan melalui Pusat Komunikasi Publik merasa perlu memberikan klarifikasi.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mengatakan pemerintah harus mengecek daerah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, yang menjadi sengketa dengan Malaysia. Kunjungan itu sangat penting untuk memastikan informasi adanya pelanggaran batas wilayah oleh Malaysia.

Menurut Taufik, daerah-daerah perbatasan dengan negara lain, seperti di Camar Bulan dan Tanjung Datu, banyak yang tidak terpetakan. Bahkan sekarang saja kalau cari di google, tidak ada yang tahu. Kondisi seperti ini, lanjutnya, seharusnya tidak boleh terjadi.

Kiemas mengatakan, seharusnya pemerintah lebih peduli lagi dengan batas-batas negara. Batas-batas wilayah negara itu harus dikelola dengan benar agar tidak terulang lagi hilangnya wilayah negara karena bersengketa dengan negara tetangga. "Saya rasa, pembangunan daerah perbatasan harus dilakukan. Kita harus mengurusnya secara benar. Jangan seolah-olah sekarang kita kecolongan terus." katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat. Djoko mengakui bahwa ada titik-titik penanda perbatasan RI-Malaysia yang sudah hilang terkena abrasi.

Tetapi, kata Djoko, itu tidak menjadi masalah karena kedua negara berpatokan pada koordinat-koordinat berdasarkan perjanjian 1978 itu. "Pegangan kami sementara ini. Tidak ada pegangan lain," katanya.

Sembilan OBP

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartind Asrin dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Selasa (11/12) menjelaskan, wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia ada 9 Outstanding Boundary Problems (OBP).

Sektor Barat Kalimantan Barat/Indonesia dan Serawak/Malaysia ada 4 OBP, yakni, Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D.400. Sedangkan sektor timur, Kalimantan Timur/Indonesia dan Sabah/Malaysia ada 5 OBP yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600. (Joko/Feber S)